Susun RKP 2025, Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penuru Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mengapa pemerintah konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur. “Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Sarasehan Kedua 100 Ekonom Indonesia, yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017) pagi.
Mengenai urgensi pembangunannya, Presiden menjelaskan, yang pertama kondisi infrastruktur masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk.
Presiden menunjuk studi dari Bank Dunia, dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013, dimana dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB, stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah, hanya 38% dari PDB. Selain itu, dibandingkan dengan masa sebelum krisis ekonomi Asia di ‘97/98, jumlah stok infrastruktur Indonesia juga menurun dari 49% PDB di ’95 menjadi 38% PDB di 2012.
“Ini fakta angka-angka yang harus kita sampaikan,” ungkap Presiden.
Turunnya stok infrastruktur itu, menurut Presiden, karena pembangunan infrastruktur yang terus menerus menurun dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir. Karena itulah, pemerintah berkonsentrasi, fokus ke pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, maupun pembangunan bandara di wilayah-wilayah yang memerlukan.
Transformasi Ekonomi
Sementara yang kedua yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, Presiden Jokowi menegaskan, ini tetap perlu dilakukan dengan menjaga laju investasi yang tinggi, stabilitas ekonomi terutama inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, serta ketersediaan pasokan diseluruh penjuru tanah air.
Adapun yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan pembangunan, menurut Presiden, kita harus konsentrasi kepada sektor industri manufaktur non migas yang dititik beratkan pada pendekatan rantai pasok. “Pengembangan industri manufaktur non migas diprioritaskan pada sektor yang berbasis sumber daya alam, resource based industry, menyerap lapangan kerja yang besar seperti industri kimia dasar, industri logam,” ujarnya.
Presiden menilai, penting sekali melakukan transformasi ekonomi, yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi. Sehingga menjadi lebih produktif dan memberikan efek pengganda, multiplier effect yang lebih besar dalam ekonomi.
Ekonomi yang berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menjadi ekonomi yang berbasis proses, yang berbasis manufaktur, dinilai Presiden Jokowi menjadi kunci. Karena itu, Presiden mengingatkan, jangan sampai kita terus-teruskan lagi mengeskpor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan.
“Jangan. Ini harus stop dan mulai masuk ekonomi yang berbasis proses manufaktur,” tegas Presiden.
Presiden juga menyampaikan, bahwa kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas yang pada akhirnya bertujuan mengurangi kemiskinan, yang mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penuru Selengkapnya
emenko PMK mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait, institusi swasta, relawan, hingga pembina dan pengasuh anak-anak. Selengkapnya
Hari Jumat dan Sabtu diprediksi menjadi puncak pergerakan arus mudik yang pertama di masa libur Natal tahun 2023. Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menilai bahwa modernisasi alutsista sangat diperlukan. Selengkapnya