FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    08 12-2017

    1747

    Menko Darmin Bentuk Pokja Pada Rakor Roadmap E-Commerce

    Kategori Berita Pemerintahan | ivon001
    Beberapa menteri kabinet kerja, mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berkumpul di Kemenko Perekonomian untuk membahas tentang roadmap e-commerce, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, pada Kamis (07/12/2017).

     

    Pada Kamis 7 Desember 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi bagaimana penanganan ekonomi digital nasional termasuk di dalamnya adalah perdagangan elektronik. Hadir pada rapat koordinasi tersebut Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Rapat berlangsung sore hari dari Pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB.

     

    Sebagaimana diketahui ekonomi digital akan menjadi pilar utama dalam pergerakan ekonomi nasional ke depan. Kementerian Kominfo telah melakukan percepatan akses broadband yang nantinya akan ke seluruh wilayah Indonesia yang di dukung pembangunan Palapa Ring dan juga dengan satelit broadband. Bank Indonesia telah berhasil mengkoordinasikan pelaku pembayaran nasional sehingga menjadi Gerbang Pembayaran Nasional.

     

    Darmin menyampaikan perbaikan apa yang bisa menjadi rujukan dan apa saja yang perlu dikerjakan sebelum masuk ke fintech dan ecomemerce yang dapat mendukung pengembangan ekonomi secara digital termasuk faktor-faktor apa saja. Darmin mengatakan adanya keluhan banyak pihak bahwa ecommerce ini juga masalah talent sehingga perlu adanya mentor atau professor khusus untuk membantu talent di Indonesia.

     

    Menteri Keuangan menyampaikan fokus pada ekosistemnya dahulu termasuk eCommerce dan juga revolusi industri 4.0 sehingga dapat diidentifikasi pemangku kepentinganya baik upstream maupun downstream. Apa saya yang menjadi isu, Menteri Keuangan menyebutkan adanya eCommerce, Fintech dan pencabangan lainnya dari ekonomi digital termasuk bagaimana rezim perpajakan dapat diterapkan karena perlu adanya equal level of playing field dari semua pelaku usaha, juga bagaimana tax collection dapat dijalankan. Dalam hal ini maka data menjadi penting siapa yang harus memiliki data dan bagaimana penggunaannya sangat perlu diatur. Kemudian dari sisi insentif kepada UMKM, Menteri Keuangan menyebutkan apakah perlu menurunkan PPh final dari 1% menjadi 0,5% karena hal ini juga berdampak kepada adanya tindakan dari pelaku usaha untuk memposisikan menjadi UMKM. Juga dari pelaku usaha global apakah mereka harus memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia hal ini menjadi tuntutan dari pelaku usaha nasional.

     

    Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan fokus kominfo adalah pembangunan infrastruktur broadband yang dapat memberikan internet berkecapatan tinggi. Rudiantara menegaskan adanya ekosistem yaitu jaringan, handset, dan aplikasinya (NDA) dan dari ketiga tersebut tidak ada intervensi pemerintah dari sisi investasi awal. Palapa Ring menjadi insentif tools. Jadi semakin jauh dibangun, semakin murah biayanya. High Throughput Satellite untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi bagi pemerintah. Targetnya adalah 140.000 titik (Sekolah, puskesmas, koramil/polsek, kantor desa, dll).

     

    Wakil Kementerian Perdagangan menyampaikan sebagai perdagangan, eCommerce harus memenuhi prinsip kehati-hatian, tranparansi pelaku usaha eCommerce, keterpercayaan, akuntabilitas dan keseimbangan.

    Gubernur Bank Indonesia menyampaikan dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), transaksi dari instrumen yang diterbitkan di Indonesia, berdagang di Indonesia, di merchant di Indonesia, routingnya harus melalui GPN dan biaya lebih efisien. Alat pembayaran juga akan diberikan logo nasional.

     

    Pada sesi akhir rapat koordinasi, Darmin menegaskan bahwa rapat ini menggarisbawahi adanya 3 fokus stream dalam pengembangan ekonomi digital yang akan bisa diarahkan menajdi kelompok kerja, yaitu :

    ·         1. Sisi commerce yang berada di Kementerian Perdagangan

    ·         2. Sisi Infrastruktur yang berada di Kementerian Kominfo

    ·         3. Sisi Pembayaran dan Perpajakan yang berada di OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Berita Terkait

    Ini Tiga Pesan Wapres untuk Kemajuan Papua Barat Daya

    Wapres meminta sentra Pemprov Papua Barat Daya agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Selengkapnya

    Presiden Ingatkan Jajaran Tetap Waspada Terhadap Potensi Krisis

    Presiden pun mengimbau untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu. Selengkapnya

    Gunakan Produk Dalam Negeri untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Presiden menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk Selengkapnya

    Presiden Pastikan Pemerintah Bantu Rekonstruksi Rumah Warga

    Sebanyak 1.716 rumah di Kabupaten Malang mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan, akibat gempa tersebut. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA