FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
07 12-2017

1179

Kementerian Kominfo dan idEA Luncurkan Interoperabilitas Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik

SIARAN PERS NO. 247/HM/KOMINFO/12/2017
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 247/HM/KOMINFO/12/2017

Tanggal 7 Desember 2017

tentang  

Kementerian Kominfo dan idEA Luncurkan Interoperabilitas Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik 

 

Jakarta, 7 Desember 2017. Kemenkominfo bekerjasama dengan idEA selaku asosiasi yang beranggotakan berbagai pelaku usaha di industri e-commerce mengadakan sosialisasi dan peresmian sistem pendaftaran PSE yang terintegrasi dan mempunyai fungsi interoperabilitas. Di mana interoperabilitas sistem pendaftaran ini memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran PSE melalui situs resmi idEA https://pse.idea.or.id/

Sistem pendaftaran PSE bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan sehingga mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan pendaftaran PSE ini dilakukan di Kementerian Kominfo dan di idEA. Namun dengan interoperabilitas maka cukup sekali proses dan bisa dilakukan hanya di idEA. "Jadi kemudahan yang selama ini Kementerian Kominfo terapkan juga diadopsi oleh idEA,” tandasnya.

Menteri menjelaskan pendaftaran juga tidak dikenakan biaya. Dengan interoperabilitas maka penyelenggaraan sistem elektronik diakui baik di pemerintah sekaligus di idEA. IdEA adalah asosiasi yang paling tahu industri dan anggotanya. Demikian juga berkenaan dengan akreditasi atau bentuk pengakuan serta sertifikasi keandalan tentu idEA adalah yang paling tepat. Dengan adanya interoperabilitas dengan idEA ini akan meningkatkan pendaftar sistem elektronik. Next to do nya akan dilakukan interoperabilitas dengan instansi lain lagi.

Sementara itu Dirjen Aptika Semuel Pangerapan mengatakan perlunya pendataan untuk mengidentifikasi semua pelaku. “Kita sudah masuk di era digital. Pada saat kita masuk di era digital, kita tidak perlu lagi bertatap muka. Di era digital, identitas itu sangat penting,” katanya.

Dirjen Semuel mengatakan bahwa negara sudah memikirkannya di tahun 2008. “Selama ini masyarakat memandangnya UU ITE itu adalah mengurusi pencemaran nama baik, fitnah padahal banyak pasal-pasalnya yang membantu kita berbisnis. Salah satunya mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik,” jelasnya.

Lebih lanjut Dirjen sampaikan yang didaftarkan apa usahanya, sistemnya bagaimana, keamanannya bagaimana, data-data yang dikelola apa saja, bagaimana melindungi data-data yang ada terutama data-data pelanggan.

Melihat dinamika pertumbuhan percepatan dunia digital yang terjadi serta semakin banyaknya start-up yang tumbuh, menjadikan pemerintah merasa perlu menggandeng mitra yang dapat membantu menjalankan fungsi pengawasan dalam hal pendaftaran PSE ini. Oleh karena itu, pemerintah memilih idEA sebagai mitra untuk bekerja sama dalam pendaftaran PSE.

“Kami menyambut baik atas kepercayaan Kemenkominfo untuk bersinergi dengan idEA dalam hal PSE ini. Kami ingin mengajak seluruh pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik baik yang terdaftar sebagai member idEA maupun non member untuk mendaftarkan sistem elektroniknya secara online,” ungkap Aulia E.Marinto selaku Ketua Umum IdEA sekaligus CEO BLANJA.com

Saat ini, idEA telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemenkominfo dalam memfasilitasi interoperabiltas Sistem Elektronik sesuai amanat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksananya, yaitu secara andal, aman serta diselenggarakan secara bertanggung jawab.

Dengan adanya interoperabilitas sistem pendaftaran PSE antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA, diharapkan dapat menjangkau setiap pelaku usaha PSE yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Biro Humas

Kementerian Kominfo

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Tiga Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan serta perkembangan teknologi digital di Tanah Air agar Selengkapnya

Siaran Pers No. 310/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pada tanggal 21 Nopember 2018 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan P Selengkapnya

Siaran Pers No. 309/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Permudah Permohonan, BAKTI Kominfo Luncurkan Aplikasi PASTI

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi pengajuan permohonan ak Selengkapnya

Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kerja Sama Dengan 23 Kepala Daerah Untuk Percepat Bangun BTS USO

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan kerja sama dengan Selengkapnya