FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
07 12-2017

595

Indonesia Kecam Pengakuan Sepihak Amerika Serikat Terkait Jerusalem

Kategori Berita Pemerintahan | ivon001
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkopolhukam Wiranto (ketiga kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Menkominfo Rudiantara (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (ketiga kanan) menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12). Pemerintah Indonesia mengecam keras pernyataan Pemerintah Amerika Serikat dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang dikhawatirkan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia. - (antarafoto)

Bogor, Kominfo - Indonesia mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui secara sepihak Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Hal itu dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (07/12/2017).

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," ujarnya.

Kepala Negara juga menyatakan, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Amerika Serikat sendiri diketahui merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB sekaligus anggota pendiri PBB.

"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan sikap yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia terkait Palestina. Indonesia akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Palestina.

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Pemerintah juga bergerak cepat untuk melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya akan mengadakan sidang khusus untuk membicarakan masalah pengakuan sepihak Amerika Serikat itu.

"Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat," ujarnya.

Terkait dengan sidang tersebut, Kepala Negara juga langsung menyatakan kesiapannya untuk hadir. Rencananya, sidang OKI akan dilangsungkan sekira 13 Desember mendatang di Istanbul, Turki.

"Kalau OKI sudah memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut. Kurang lebih tanggal 13 Desember ini di Istanbul, Turki," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, serta Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi.

Sumber:
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

Berita Terkait

Presiden Minta Semua Pihak Siap Terapkan Online Single Submission

Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan memangkas banyak mata rantai bir Selengkapnya

Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Sumbar

Presiden Joko Widodo menyerahkan 18 sertifikat tanah untuk rumah ibadah di Masjid Raya Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). Pemberian sertifika Selengkapnya

Ini Tiga Prinsip Penghimpunan Zakat ASN Muslim

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang harus dijalankan pada saat regulasi penghimpunan dana zakat ASN Selengkapnya

Indonesia-Sri Lanka Sepakat Fokuskan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk melakukan kerja sama dengan fokus pada kerjasama ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Presiden Joko Wi Selengkapnya