FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
04 12-2017

316

Editor Meeting “Registrasi Kartu Prabayar, Upaya Pemerintah Beri Keamanan dan Kepastian Hukum”

SIARAN PERS NO. 246/HM/KOMINFO/12/2017
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No.  246/HM/KOMINFO/12/2017
Tanggal 4 Desember 2017
Tentang
Editor Meeting “Registrasi Kartu Prabayar, Upaya Pemerintah Beri Keamanan dan Kepastian Hukum”

 

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan Editor Meeting dengan para pemimpin redaksi media baik cetak, elektronik, dan online di Restoran Bebek Bengil Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017). Tema yang diangkat pada Editor Meeting kali ini yaitu Registrasi Kartu Prabayar, Upaya Pemerintah Beri Keamanan dan Kepastian Hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli bahwa registrasi ini didedikasikan pemerintah untuk kenyamanan masyarakat. “Registrasi ini untuk perlindungan konsumen pengguna handphone. HP tidak hanya digunakan untuk komunikasi tapi juga digunakan untuk media sosial, belanja online, transportasi, membeli makan dll. Jangan sampai HP yang digunakan dicederai untuk kepentingan kejahatan.” ungkap Ramli.

Registrasi sendiri dijelaskan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys bukan hal baru dan biasa kita lakukan. “Registrasi merupakan hal wajar, kegiatan apa yang tidak pakai registrasi?contohnya kita naik pesawat, daftar anak sekolah, menginap hotel. Melalui registrasi kita inginkan suatu kebenaran, siapa yang berada di setiap nomor seluler.” jelas Merza.


Sampai hari ini pukul 21.04 WIB jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi sebanyak 88.023.592. Hal ini juga berkat pemberitaan yang baik dari media dan registrasi kartu prabayar ini menyita perhatian publik. “Angka yang melakukan registrasi terus meningkat, kami berharap masyarakat jangan menunggu batas akhir registrasi (red. 28 Februari 2018), jadi lakukan sekarang. Bagi yang gagal registrasi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarg (KK) yang tidak matching, maka ini saat yang baik untuk sinkronisasi NIK dan KK kita .”ujar Dirjen PPI.

Keamanan Data Pelanggan Kartu Prabayar Dijamin  

Pemerintah menjamin semua data pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan mewajibkan sertifikat ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. “Pelanggan semua datanya dijamin dan dijaga, sudah ada aturan yang berisi kewajiban bagi operator untuk pelihara data pelanggan. Penyalahgunaan data pelanggan bias dituntut dengan Undang-Undang. Operator akan sangat hati-hati dalam menjaga data pelanggan. Ada sanksi pidana dan pencabutan izin bagi operator.” tegas Merza.

Selain itu pelanggan juga bisa memanfaatkan Fitur Cek Nomor yang disediakan oleh operator untuk memeriksa NIK dan KK nya dimiliki terdaftar di berapa nomor. “Kekhawatiran paling tinggi adalah penyalahgunaan data registrasi, makanya ada fitur cek nomor untuk mengetahui NIK dan KK nya terdaftar di berapa nomor.”kata Ramli.

Sanksi Bagi Yang Tidak Melakukan Registrasi

Registrasi Kartu Prabayar yang dilakukan sejak 31 Oktober 2017 ini akan berakhir pada 28 Februari 2018. Jika pelanggan tidak juga melakukan registrasi sampai batas akhir waktunya, maka akan diberikan sanksi berupa pemblokiran sebagai berikut:

  1. Pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS) jika tidak melakukan Registrasi ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender  terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan Registrasi ulang oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yaitu pada 30 Maret 2018;
  2. Pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan layanan pesan singkat masuk (incoming SMS) jika tidak melakukan Registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu pada 14 April 2018; dan
  3. Pemblokiran layanan data internet jika tidak melakukan Registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu pada 29 April 2018.

Untuk itu pemerintah mengajak semua masyarakat untuk melakukan registrasi kartu prabayar untuk kenyamanan dan keamanan.

 

 

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

Berita Terkait

Siaran Pers No 54/HM/KOMINFO/02/2018 Tentang Hindari Pemblokiran, Pemerintah Imbau Masyarakat Segera Registrasi Sebelum 28 Februari 2018

Program Registrasi Kartu Prabayar akan memasuki batas akhir pada 28 Februari 2018, untuk menghindari terjadinya pemblokiran masyarakat dihar Selengkapnya

Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/02/2018 tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband

Jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Ju Selengkapnya

Siaran Pers No. 52/HM/KOMINFO/02/2018 tentang Manfaatkan Teknologi Digital, Kominfo Imbau UMKM Lokal Go Online

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor ekonomi di Indonesia memberikan potensi besar bagi pasar e-commerce. Pesatnya pemanfaatan teknol Selengkapnya

Siaran Pers No. 51/HM/KOMINFO/02/2018 Tentang Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyarakat dan Tekan Penyelundupan

Kementerian Kominfo telah memberikan kemudahan bagaimana produk baru smartphone agar lekas hadir di tengah masyarakat, yaitu dengan kemudaha Selengkapnya