FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 11-2017

    1862

    Penguatan Karakter Pastikan Nilai Agama dan Budaya Tak Tergerus

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang telah diberikan ormas-ormas Islam atas dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penguatan karakter. Presiden menyebut, Perpres itu dikeluarkan karena lanskap interaksi sosial antarindividu dan masyarakat sudah sangat terbuka sekali.
    “Kenapa pendidikan karakter kita nomor satukan? Kita takut nilai-nilai agama dan budaya yang ada di negara kita ini menjadi tergerus,” katanya saat menerima Pengurus Pusat dan Daerah Al-Irsyad Al-Islamiyyah, di di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
    Dalam pertemuan dengan ratusan anggota organisasi kemasyarakatan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1914 tersebut, Kepala Negara melihat fenomena yang ada, anak-anak kini tak lagi belajar dari para orang tua dan guru semata. Tanpa disadari, mereka juga bisa mencontoh dari apa yang ada di media sosial.
    “Berbahaya sekali kalau anak-anak tidak kita berikan pendidikan karakter. Jangan hanya pandai masalah fisika dan biologi saja, mereka juga harus memiliki karakter dan nilai agama serta budaya yang baik,” tukasnya.
    Oleh karena itu, Presiden bersyukur bahwa ormas-ormas Islam yang diundang untuk berdialog seputar penguatan karakter dan pendidikan anak mendukung penuh pemberlakuan Perpres ini.
    “Ini patut kita syukuri bahwa semuanya memiliki kesadaran yang sama betapa pentingnya penguatan karakter bagi anak-anak kita,” ucap Presiden yang dalam pertemuan itu didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
    Presiden Joko Widodo pada 6 September 2017 lalu menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
    Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perpres itu di antaranya bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila untuk menghadapi dinamika perubahan di masa depan.
    Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan, kerukunan di tengah keberagaman suku bangsa di Indonesia menjadi perhatian negara-negara lain.
    Indonesia dengan belasan ribu pulau dan ratusan sukunya berulang kali diberitahukan Presiden kepada pemimpin-pemimpin negara yang datang ke Indonesia. Salah satunya ialah kepada Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani.
    “Jumlah suku yang 714 itu bukan jumlah yang sedikit. Beliau (Ashraf Ghani) berpesan, hati-hati mengelola keberagaman agama, suku, serta keberagaman adat dan budaya di negaramu. Itu tidak mudah,” ujar Kepala Negara menceritakan.
    Di Afghanistan terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perpecahan antarsuku dan hingga kini belum selesai.
    “Saat itu saya memberanikan diri untuk mengundang kelompok-kelompok di Afghanistan untuk datang ke Indonesia agar melihat ukhuwah islamiyah dan wathoniyah di Indonesia. Insya Allah pada tanggal 20 akhir bulan ini akan datang ke Indonesia,” ucapnya.
    Kepala Negara menuturkan, banyak negara yang mencoba mencari tahu bagaimana negara kita mampu menjaga keberagaman yang ada itu menjadi satu dalam bingkai persatuan.
    Oleh karena itu, Presiden yang dalam pertemuan itu didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, berpesan agar seluruh pihak untuk dapat menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. “Jangan sampai kita dilihat dan dicontoh (negara lain), tapi di dalam negeri masih gaduh,” lanjutnya.
    Salah satunya soal peraturan pemerintah mengenai organisasi masyarakat yang sempat diributkan. Bagi Presiden, sudah menjadi tugasnya untuk tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia.
    Para pendiri bangsa ini juga sudah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Kesepakatan itu sudah final. Kalau masih ada yang anti-Pancasila, masih tidak setuju dengan NKRI, ya maaf. Undang-undang kita jelas sekali menyebutkan itu,” tegas Presiden.

    Sumber

    Berita Terkait

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 74 Persen

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur b Selengkapnya

    Wapres Tegaskan AI Tidak Bisa Gantikan Ulama Buat Fatwa

    AI ini dinilai tidak bisa menggantikan peran ulama dalam membuat fatwa. Selengkapnya

    Pemerintah Dorong Konsumen Cerdas dan Berdaya di Era Digital

    Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA