RSKKNI Perposan, Fasilitasi Keahlian SDM

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengantisipasi perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi bidang Perposan. Melalui fasilitasi Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), diharapkan dapat tersusun acuan pengembangan keahlian SDM Bidang Perposan.

"Penyusunan RSKKNI Bidang Perposan ini memiliki arti penting karena SKKNI yang akan disahkan nantinya, akan menjadi acuan tidak hanya dalam perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan lainnya, tapi juga dalam meningkatkan manajemen kinerja dan penilaian kompetensi, menjadi acuan modul pendidikan, serta menetapkan bentuk dan tingkat kompetensi bagi SDM Bidang Perposan," kata Kepala Pusat Pengembangan dan Literasi Profesi SDM Komunikasi Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Gati Gayatri dalam Pembukaan Konvensi Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Keahlian Perposan, di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut Gati Gayatri saat ini terjadi perkembangan signifikan yang perlu diantisipasi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di era masyarakat digital.
Perkembangan itu, menurut Gati Gayatri akan mengubah pola pekerjaan dan industri dari berbasis fisik menjadi berbasis pengetahuan atau informasi. ”Kejadian ini sudah diramalkan sejak akhir tahun enampuluhan, sudah diramalkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi akan mengubah sebagian  besar insan manusia,” ujarnya.

Gati Gayatri  mengatakan Perposan saat ini belum bisa mengirim paket dalam bentuk virtual namun membutuhkan antisipasi regulasi jika teknologi itu telah digunakan.  "Jadi masih perlu waktu untuk menjadi pengiriman secara virtual, mungkin nanti ada antisipasi. Memang, di media sosial pengiriman paket sudah dengan turning, tapi ini baru uji coba. Perlu persiapan dulu aturan hukumnya jika kita nanti sistem pengiriman paket melalui drone," jelasnya.

Kapusbang Literasi Profesi Komunikasi menilai konvensi SKKNI Bidang Keahlian Perposan sangat penting. “Konvensi Bidang Keahlian Perposan, pekerjaan ini sangat penting, ditungu-tunggu banyak pihak, khususnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi,” tuturnya.

Menurut Gati Gayatri kegiatan ini ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. "Kegiatan Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi teknis pembina sektor Kominfo," jelasnya.

Berkaitan dengan SKKNI, Kapusbang Literasi Profesi Komunikasi menjelaskan sudah ada draft yang dihasilkan dan berharap skema KKNI itu bisa segera digunakan. "Perlu disampaikan di Kementerian Kominfo Bapak Menteri menginginkan penetapan KKNI itu tidak satu persatu seperti di kementerian-kementerian lain, tapi rombongan KKNI. Sementara pihak Kementerian Ketenagakerjaan menginginkan tetap satu persatu," paparnya.

Gati Gayatri mengharapkan setiap pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif menyumbangkan gagasan dan pemikiran soal KKNI yang akan disusun. "Tentunya pada saatnya nanti juga berharap agar KKNI Bidang Keahlian Perposan yang tersusun dapat diajukan untuk segera di tetapkan oleh Menteri Kominfo pada akhir tahun ini. Target tahun ini tiga LSP baru ditetapkan, berharap salah satunya dari Perposan,” ujarnya.

Kegiatan konvensi dihadiri Anggota Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembangaan Badan Nasional Standardisasi Profesi, Bonardo Aldo Tobing; Kepala Seksi Harmonisasi Standar Kompetensi, Mera Diah Asri Suryaningtyas; Tenaga Ahli Balitbang SDM Kominfo Udi Rusadi, dan Tim Perumus KKNI Bidang Perposan serta perwakilan asosiasi industri profesi, praktisi, lembaga sertifikasi profesi dan akademisi.(SW)