FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    13 11-2017

    1809

    Dorong Negara APEC Jalankan Ekonomi Digital

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Da Nang, Kominfo - Ketika menghadiri sesi pertama Pertemuan Ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC di Da Nang, Viet Nam, Sabtu (11/11/2017),  Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 mendatang. Mengingat saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna gawai di seluruh Tanah Air.

    Potensi tersebut diyakini Presiden dapat mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya dan usaha kecil menengah (UKM).

    Meski demikian, ia mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan digital ekonomi yang sangat cepat. Menurutnya, digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

    “Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif,” ujar Kepala Negara.

    Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan pemikiran dan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan agar kebijakan tidak business as usual. Oleh karena itu, Indonesia mendorong APEC memastikan digital ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.

    “Saya mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa digital ekonomi mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas,” ucap Presiden.

    Selain itu, Indonesia juga mendorong APEC untuk segera mempercepat realisasi Bogor Goals agar manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh rakyat.

    “Realisasi Bogor Goals yang sejalan dengan Agenda Pembangunan harus dipercepat,” ujar Kepala Negara.

    Secara umum para pemimpin APEC melihat dunia masih menghadapi berbagai tantangan dengan dampak yang nyata, seperti terorisme dan perubahan iklim.

    Sementara itu PM Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan pertumbuhan ekonomi harus dapat mendatangkan keuntungan bagi rakyat. Oleh karenanya, inklusi ekonomi dan sosial merupakan hal penting.

    Sementara itu, PM Kanada Justin Trudeau mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak. “Yang juga perlu mendapat tempat adalah perhatian terhadap perempuan dan anak,” kata PM Trudeau.

    “Terdapat keyakinan bahwa APEC memiliki kemampuan untuk terus memainkan peran pentingnya di era digital,” demikan ditegaskan oleh Presiden Viet Nam Tran Dai Quang sebagai penutup diskusi.

    Sesi tersebut mengusung tema “Innovative Growth, Inclusion, and Suistainable Employment in The Digital Age”. Mengawali pertemuan, Managing Director IMF Christine Lagarde menyampaikan gambaran tentang situasi perekonomian dan keuangan dunia dewasa ini serta prediksi pada tahun-tahun mendatang.

    Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi yang menjadi pembicara kelima setelah Presiden Viet Nam Tran Dai Quang selaku tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Kanada Justin Trudeau.

    Setelah mengikuti retreat I, Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin APEC mengikuti sesi family photo.

    Sumber

    Berita Terkait

    Songsong Indonesia Emas 2045, Wapres Ajak Umat Islam Berjihad Ekonomi Sesuai Nilai Al-Quran

    Wapres mengajak umat Islam di tanah air sebagai penduduk mayoritas bangsa Indonesia untuk memperkuat kemampuan ekonominya. Selengkapnya

    Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru Layanan Digital Terpadu

    Pelayanan publik ke depan menerapkan konsep terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life. Seperti di luar negeri, layan Selengkapnya

    Indonesia Jajaki Peningkatan Kerja Sama Transformasi Digital dengan Australia

    Menteri Anas juga mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia. Selengkapnya

    Apresiasi untuk Integrasi Layanan Digital Kemenag

    Digitalisasi di Kemenag dapat terus diperkuat untuk meningkatkan layanan pemerintah di bidang agama Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA