FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
08 11-2017

650

Kemajuan Penanganan Gambar Bergerak GIF yang mengandung Unsur Asusila

SIARAN PERS NO. 220/HM/KOMINFO/11/2017
Kategori Siaran Pers
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (Semmy) mengadakan konferensi pers berkenaan dengan kemajuan penanganan gambar bergerak GIF yang mengandung unsur asusila pada hari Rabu (8/11/2017) di Ruang Ukir, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Siaran Pers No. 220/HM/KOMINFO/11/2017
Tanggal 8 November 2017
Tentang
Kemajuan Penanganan Konten Asusila Berformat GIF 


 

Jakarta – Pada hari Rabu (8/11/2017) pukul 13.00 di Kementerian Kominfo, Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (Semmy) mengadakan konferensi pers berkenaan dengan kemajuan penanganan gambar bergerak GIF yang mengandung unsur asusila. Semmy menyampaikan bahwa penyedia aplikasi Whatsapp telah berkomunikasi dengan tim aduan konten dan menghasilkan respon bahwa pihaknya bekerjasama dengan penyedia konten GIF di platformnya yaitu Tenor dan Giphy untuk menghilangkan konten yang bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia.

 

Dirjen Aptika pun menuturkan bahwa tenggat waktu 2x24 jam yang diberikan sudah dipenuhi oleh pihak Whatsapp sehingga ketentuan untuk pemblokiran tidak berlaku lagi. Jadi, apabila pengguna aplikasi Whatsapp di Indonesia menuliskan kata kunci yang berisikan konten asusila dalam fitur GIF, sudah tidak akan bisa lagi.

 

“Dari Giphy dan Tenor, kalau kita lihat GIFnya pun mereka sudah membuat batasan. Sudah tidak ada konten-konten yang dilarang di Indonesia,” tambah Semmy (8/11/2017). Pada Konferensi Pers tersebut, Dirjen Aptika memperlihatkan pada layar bagaimana sistem searching dari Giphy dan Tenor telah memenuhi apa yang telah diminta oleh Kementerian Kominfo.

 

Menurut Semmy, kedepannya pemerintah tidak akan berhenti di sini saja. Pemblokiran 100% terhadap konten asusila di internet akan sulit terjadi tanpa peran aktif dari masyarakat yang turut serta melaporkan kepada Tim Aduan Konten. Selanjutnya, Kementerian Kominfo berencana untuk terus berkomunikasi dengan para pihak penyedia platform untuk membersihkan konten-konten yang tidak sesuai dengan perundangan-undangan di Indonesia. “Mereka yg memiliki konten itu di platformnya harus tunduk dengan peraturan kita,” tegas Semmy.

 

Berikut ini adalah Siaran Pers sebelumnya.

 

Biro Humas

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

Berita Terkait

Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Ko Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Keputusan Menteri Kominfo No. 73 Tahun 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Par Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi wireless local area network yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informat Selengkapnya

Siaran Pers No.08/HM/KOMINFO/01/2018 tentang Penanganan Konten yang Melanggar Nilai dan Norma Sosial Budaya

Kementerian Kominfo terus menerus aktif melakukan penanganan konten negatif di Internet, termasuk kegiatan yang melanggar juga yang memberik Selengkapnya

comments powered by Disqus