FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
07 11-2017

870

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

SIARAN PERS NO. 217/HM/KOMINFO/11/2017
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017

Tanggal 7 November 2017

Tentang

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masukan/ pendapat atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini dapat disampaikan melalui email muchtarulhuda@yahoo.com dan baghukprp@gmail.com dari tanggal 8 s.d. 15 November 2017.

RPM ini ditujukan meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio serta menyempurnakan beberapa ketentuan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga merupakan hasil simplifikasi regulasi bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio yang menggabungkan dan menyesuaikan substansi serta mencabut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika:

1.         Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio;

2.         Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

3.     Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010;

 

Adapun penyesuaian dan penyempurnaan yang dilakukan antara lain terkait dengan:

1.        percepatan waktu proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR), yang semula 21 (dua puluh satu) hari kerja menjadi 10 (sepuluh) hari kerja;

2.       Izin Stasiun Radio (ISR) dicetak dan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan Pemohon ISR dapat mengunduh dan mencetak sendiri  Izin Stasiun Radio (ISR) tersebut;

3.         permohonan  penghentian masa laku Izin Stasiun Radio (ISR) yang semula paling lambat 90 (sembilan puluh)  hari kalender menjadi 14 (empat belas) hari kalender sebelum periode waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan;

4.         perubahan data parameter teknis Izin Stasiun Radio (ISR), dalam RPM ini diberikan peluang bagi Pemegang ISR  untuk mengubah:

a.     alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan  

b.     frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama,

sebelumnya, untuk mengubah kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan data, tetapi harus dengan izin baru.

 

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 180/HM/KOMINFO/08/2018 tentang Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran melalui Website Pertama

Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud diberikan jangka waktu s.d. tanggal 17 September 2018 untuk segera menyampaikan laporan kegiatan oper Selengkapnya

Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Jaringan 5G Siap Andil dalam Asian Games 2018

Momentum pelaksanaan Asian Games 2018 di Indonesia menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Setelah 56 tahun Indonesia kembali menjadi tuan Selengkapnya

Siaran Pers No. 178/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Menkominfo: Perusahaan Berbasis Teknologi Digital Ikut Tekan Gini Ratio

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, seperti model bisnis yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa m Selengkapnya

Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Update Kondisi Jaringan Telekomunikasi Pasca Gempa Bumi di Lombok

Berdasarkan data Balai Monitoring Spketrum Frekuensi Kelas II Mataram Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Rabu (15/08/2018) sudah 8 Selengkapnya