FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
31 10-2017

6256

Satu Menit Registrasi Nomor Seluler Prabayar Untuk Kenyamanan Seterusnya

SIARAN PERS NO. 209/HM/KOMINFO/10/2017
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 209/HM/KOMINFO/10/2017
Tanggal 31 Oktober 2017
Tentang
Satu Menit Registrasi Nomor Seluler Prabayar Untuk Kenyamanan Seterusnya

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai tanggal 31 Oktober 2017 akan memberlakukan Registrasi Nomor Seluler Prabayar yaitu Registrasi Baru Nomor Perdana dan Registrasi Ulang Nomor Lama dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Tujuan Registrasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.

Tata cara registrasi tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi Baru dan Registrasi Ulang secara mandiri dilakukan dengan mengirimkan SMS sesuai dengan format yang ditentukan oleh Operator Seluler. Setelah melakukan Registrasi Baru/Registrasi Ulang, Pelanggan mendapatkan  jawaban atau konfirmasi dari Operator Seluler apakah Registrasi dinyatakan valid atau tidak valid dalam waktu 1 x 24 jam.

Registrasi Baru Nomor Perdana

  • Registrasi Baru Nomor Perdana dimulai 31 Oktober 2017, agar Nomor Perdana aktif harus terlebih dahulu dilakukan Registrasi Baru Nomor Perdana.
  • Apabila SMS dinyatakan valid, maka dalam waktu 1x24 jam, Nomor Perdana akan diaktifkan oleh provider.
  • Format Registrasi Baru Nomor Perdana :
    • Indosat             : NIK#NomorKK#
    • Smartfren          : NIK#NomorKK#
    • Tri                    : NIK#NomorKK#
    • XL                    : Daftar#NIK#NomorKK
    • Telkomsel           : Reg<spasi>NIK#NomorKK#

Kirim ke 4444

Registrasi Ulang Nomor Lama

  • Registrasi Ulang dimulai 31 Oktober 2017, dengan batas akhir tervalidasi pada 28 Februari 2018.
  • Apabila SMS dinyatakan valid, maka nomor akan terjaga aktif.
  • Format Registrasi Ulang Nomor SIM Lama :
    • Indosat            : ULANG#NIK#NomorKK#
    • Smartfren         : ULANG#NIK#NomorKK#
    • Tri                   : ULANG#NIK#NomorKK#
    • XL                   : ULANG#NIK#NomorKK
    • Telkomsel          : ULANG<spasi>NIK#NomorKK#

Kirim ke 4444

Proses registrasi ini selain bisa dilakukan secara mandiri dengan mengirimkan SMS, bisa juga dilakukan dengan mendatangi gerai Operator Seluler. Namun, untuk kemudahan dan menjaga keamanan identitas, Kementerian Kominfo mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan Registrasi Baru dan Registrasi Ulang secara mandiri (atau sendiri). Selain itu diharapkan masyarakat menjaga dokumen pribadinya seperti KTP dan Kartu Keluarga dari pihak-pihak yang tidak bertangung jawab.

Pedoman Satu Menit Registrasi untuk Kenyamanan Seterusnya dapat diunduh disini.

 

 

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMINFO

 

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 113/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018 Selengkapnya

Siaran Pers No. 112/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Seluler Prabayar Hasil Rekonsiliasi dan Berakhirnya Program Registrasi Ulang

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad M. Ramli, bersama de Selengkapnya

Siaran Pers No. 111/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Penyelenggara Platform Medsos Pastikan Kerjasama Penuh Turunkan dan Hapuskan Konten Terorisme dan Radikalisme

Menteri Komunikasi dan Informatika kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform internet (aplikasi media sosial, messenger, ch Selengkapnya

Siaran Pers No. 110/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Kontribusi Industri Logistik untuk Ekonomi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia membutuhkan antisipasi dalam bentuk peraturan dan kebijakan Peme Selengkapnya