Kementerian Koperasi dan UKM Dorong Percepatan KUR di Sulteng

Palu, Kominfo - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi percepatan realisasi KUR di Sulawesi Tengah. Percepatan dilakukan agar KUR dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha. 

"Kemenkop dan UKM bersama-sama dengan Bank Penyalur KUR serta Perusahaan Penjamin dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah sehingga informasi yang berkaitan dengan KUR ini bisa semakin meluas ke seluruh daerah," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati, di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/10/2017). 

Yuana mengatakan Kemenkop dan UKM juga gencar melakukan sosialisasi serupa di berbagai daerah. Penyaluran KUR di Sulawesi Tengah masih rendah,  berada pada urutan ke 19 dari seluruh provinsi. Realisasi KUR mencapai sebesar Rp 909,108 Miliar kepada 31.924 debitur.

Sedangkan total penyaluran KUR secara nasional tahun 2017 sampai dengan per 30 September 2017 adalah sebesar Rp 69,68 Triliun kepada 3.098.515 debitur. 

Pemerintah mengalokasikan KUR tahun 2017 sebesar Rp 110 trilyun, naik dari tahun 2016 yang besarnya Rp 100 Triliun.  

Dalam rangka mendorong percepatan realisasi penyaluran KUR, Pemerintah juga melakukan berbagai upaya diantaranya dengan (1) menambah Bank penyalur KUR; (2) menambah Perusahaan Penjamin KUR; dan (3) mengikut  sertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Koperasi sebagai Penyalur KUR.

Penyalur KUR yang pada tahun 2015 berjumlah tujuh bank dan pada tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 41 Penyalur KUR yang telah mendapat rekomendasi OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, terdiri dari 35 Bank, 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank dan 2 Koperasi. 

Yang sudah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi KUR sebanyak 35 Penyalur.

Perusahaan penjaminan KUR juga kini tercatat, Perum JAMKRINDO dan PT Askrindo,  Perusahaan Penjamin Daerah (Jamkrida Jateng, Riau, Babel, dan Sumsel) dan Perum JAMKRINDO Syariah.

 Sumber : Humas Kementerian Koperasi dan UKM