Kominfo awali Natal dengan aksi sosial
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengawali perayaan Natal tahun ini dengan menggelar aksi sosial, sekaligus untuk mengura Selengkapnya
Para penyelenggara pos tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
Meski begitu, Kominfo masih memberikan kesempatan kepada 84 penyelenggara pos tersebut untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2017 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kominfo sampai batas waktu per tanggal 16 November 2017.
Ke-84 penyelenggara pos tersebut mayoritas berlokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Selain itu, beberapa pos yang tercantum dalam daftar itu berlokasi di Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi.
Beberapa pos yang tercantum dalam siaran pers Kominfo itu di antaranya Afro Angkasa Ekpress jenis layanan paket nasional, Bandung Ekspres Lestari jenis layanan paket nasional, Bonaparte Pratama Suplindo jenis layanan paket nasional.
Danatrans Service Logistics jenis layanan paket nasional, Eparcel Indonesia Tirumala jenis layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik serta layanan paket nasional, Elteha International untuk layanan paket nasional, dan Mega Trans Jaya untuk layanan paket provinsi.
Sumber:https://techno.okezone.com/read/2017/10/17/207/1796935/kominfo-layangkan-teguran-ke-84-penyelenggara-pos-kenapa
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengawali perayaan Natal tahun ini dengan menggelar aksi sosial, sekaligus untuk mengura Selengkapnya
Yayasan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia memberikan sejum Selengkapnya
Yayasan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia memberikan sejum Selengkapnya
Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM) memiliki banyak cara untuk mendekati masyarakat agar informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Selengkapnya