FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
19 10-2017

160

Pemerintah Serius Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu Walau Sulit

Kategori Berita Pemerintahan | noor.iza
Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencapain tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang Polhukam di Bina Graha, Jakarta, Kamis (19/10/2017). - (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, Kominfo - Upaya untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu bukanlah hal yang mudah. Utamanya, upaya menemukan bukti dan saksi.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10/2017).

“Betapa sulitnya untuk selesaikan tuduhan HAM masa lalu. Karena sudah begitu panjangnya masa yang dilalui. Sehingga aparat terkait sulit menemukan bukti dan saksi. Bahkan kadang sangat bias,” katanya.

Lantaran itulah, Wiranto menegaskan, kendati bukan menjadi hal yang mustahil, idealnya penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dilakukan di masa terjadinya peristiwa itu, dengan menggunakan hukum yang berlaku saat itu, dan dalam kondisi masyarakat saat itu.

“Kejadian yang sudah begitu lama memunculkan satu analisis, sehingga sangat sulit untuk masuk dalam proses yudisial. Hanya memang untuk mencegah terjadinya friksi di masyarakat, maka diselesaikan lewat langkah nonyudisial,” katanya.

Terkait temuan kasus pada 1965, seiring pengungkapan dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS), Wiranto menegaskan, tidak serta merta dokumen pihak asing itu dapat dijadikan bagian dari proses penyelidikan.

Wiranto bahkan menegaskan, perlu upaya untuk meyakini betul kelayakan informasi dari luar negeri terkait itu bila kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari proses hukum di dalam negeri.  

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa sebenarnya pernah ada koordinasi intensif antara Komnas HAM dan Kejagung. Tapi ada kekurangan atau ketidaklengkapan syarat formil dan materiil, sehingga tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. (nur)

 

Sumber

Berita Terkait

Indonesia Serukan Perlunya Masalah Laut Jadi Bagian Kesepakatan Paris

Selengkapnya

Pemerintah Beri Kepastian Hukum Melalui Aturan Angkutan Sewa Khusus

Selengkapnya

Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Kependudukan

Pemerintah menjamin kerahasiaan data kependudukan warga. "Tugas pemerintah adalah menjamin data kependudukan warganya. Termasuk menjamin ker Selengkapnya

Pemerintah Terus Kirim Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya membantu para pengungsi Rohingya korban konflik di Rakhine State, Myanmar, dengan terus mengiri Selengkapnya

comments powered by Disqus