FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
19 10-2017

677

Pemerintah Serius Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu Walau Sulit

Kategori Berita Pemerintahan | noor.iza
Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencapain tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang Polhukam di Bina Graha, Jakarta, Kamis (19/10/2017). - (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, Kominfo - Upaya untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu bukanlah hal yang mudah. Utamanya, upaya menemukan bukti dan saksi.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10/2017).

“Betapa sulitnya untuk selesaikan tuduhan HAM masa lalu. Karena sudah begitu panjangnya masa yang dilalui. Sehingga aparat terkait sulit menemukan bukti dan saksi. Bahkan kadang sangat bias,” katanya.

Lantaran itulah, Wiranto menegaskan, kendati bukan menjadi hal yang mustahil, idealnya penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dilakukan di masa terjadinya peristiwa itu, dengan menggunakan hukum yang berlaku saat itu, dan dalam kondisi masyarakat saat itu.

“Kejadian yang sudah begitu lama memunculkan satu analisis, sehingga sangat sulit untuk masuk dalam proses yudisial. Hanya memang untuk mencegah terjadinya friksi di masyarakat, maka diselesaikan lewat langkah nonyudisial,” katanya.

Terkait temuan kasus pada 1965, seiring pengungkapan dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS), Wiranto menegaskan, tidak serta merta dokumen pihak asing itu dapat dijadikan bagian dari proses penyelidikan.

Wiranto bahkan menegaskan, perlu upaya untuk meyakini betul kelayakan informasi dari luar negeri terkait itu bila kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari proses hukum di dalam negeri.  

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa sebenarnya pernah ada koordinasi intensif antara Komnas HAM dan Kejagung. Tapi ada kekurangan atau ketidaklengkapan syarat formil dan materiil, sehingga tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. (nur)

 

Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Siapkan Kebijakan Atasi Tantangan Ekonomi

Sejumlah negara mengakui ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik, meskipun ada tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dengan me Selengkapnya

Pemerintah Terus Upayakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan kunci dalam acara Indonesia Investment Forum, sebagai rangkaian Selengkapnya

Kemensos Terus Upayakan Penuhi Pelayanan Dasar Bagi Pengungsi Gempa Sulteng

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar bagi para pengungsi yang terdampak ge Selengkapnya

Presiden Siagakan Jajaran Pemerintah Tangani Gempa Sulawesi Tengah

Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya memantau dan menyiagakan seluruh jajaran pemerintah terkait untuk menghadapi segala kemungkinan set Selengkapnya