Cerdas Bermedsos dan Waspadai Hoaks di Dunia Maya

Presiden Joko Widodo sendiri pun mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan internet dan sosial media. Pada peringatan Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Februari lalu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran berita bohong (hoaks) dan menjernihkan situasi untuk menghindari perpecahan. Ia pun meyakini keberadaan media arus utama tidak akan tergerus oleh media sosial.

“Saya yakin meskipun digempur media sosial, media arus utama tak akan hilang. Keduanya akan sama-sama eksis. Media sosial unggul karena kecepatan. Sementara itu, media arus utama menonjol karena akurasi serta kedalaman materinya,” ujar Jokowi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) selaku regulator di bidang informasi dan teknologi pun mengingatkan masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan sebuah berita. Menkominfo Rudiantara menyayangkan seringkali sebuah berita disebarkan tanpa diperiksa dulu kebenarannya.

“Era kecepatan informasi bukanlah berarti harus terburu-buru. Selalu tabbayun, cek dan ricek sebelum kita meneruskan atau mempercayai informasi yang lalu-lalang di gawai kita. Kalau sudah pakai gawai cerdas, ya kita sendiri harus cerdas. Jika semua warganet cerdas, saya yakin hoaks pun dapat dipangkas, “ ujar Rudiantara.

Peraturan mengenai pemanfaatan internet sendiri telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Ber­muamalah melalui Media Sosial. Masyarakat diharapkan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dalam berinternet dan media sosial.

Sementara itu untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat hoaks, Rudiantara mengajak semua pemangku kepentingan untuk menerapkan langkah preventif. Antisipasi hoaks dan edukasi literasi digital diharapkan dapat menciptakan manusia yang produktif dan memangkas penyebaran hoaks dan konten negatif.

Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, pola komunikasi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah “10 ke 90”. Di mana 10 persen pengguna memproduksi informasi, sementara 90 persen lainnya menyebarkannya. Karenanya, Dirjen IKP memiliki program untuk mengajak masyarakat memproduksi konten positif di internet. Yaitu rangkaian pelatihan Konten Informasi Digital (Kidi) dan kompetisi Generasi Positive Thinking (Gen Posting) yang digelar di sejumlah kota Indonesia.

Rudiantara setuju bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari demokrasi. Namun ia pun mengingatkan agar kebebasan itu selalu mengikuti peraturan dan etika yang ada di masyarakat.

Sumber: http://biz.kompas.com/read/2017/10/05/085624528/cerdas-bermedsos-dan-waspadai-hoaks-di-dunia-maya