Presiden: Hadapi Ancaman Multidimensi, Bela Negara Hak dan Kewajiban Semua

Jakarta, Kominfo -  Presiden Joko Widodo mengemukakan, sekarang ini sangat terasa sekali bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara sudah berkembang multidimensi. Tidak lagi ancaman fisik namun juga ancaman non fisik. Mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi sampai sosial budaya.
Pemerintah, tegas Presiden, bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. “Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara,” tegas Presiden dalam pengantar pada rapat terbatas tentang Pemantapan Program Bela Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/07/2017) siang.
Oleh karena itu, menurut Presiden, akan dibahas pemantapan program bela negara, yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional. “Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, dimanapun kita berada, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apa pun sukunya. Semuanya sesuai dengan amanah konstitusi, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara,” tegasnya.
Kepala Negara meminta agar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriot dalam membela bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman harus dipupuk sejak dini, sejak mulai dari anak-anak. “Anak-anak harus dimulai dididik, diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai integritas, tapi juga nilai-nilai mencintai bangsanya, bangga dengan tanah airnya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung,Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamicard Ryacudu, Menteri PANRB Asman Abnur, Menristekdikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, dan Sekjen Wantanas Nugroho Widyotomo.

Sosialisasi Bersifat Kekinian
Guna menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan pemerintah akan membangkitkan kembali sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian dan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan. “Pada intinya hal yang berkaitan dengan bela negara, Presiden meminta kepada Menko Polhukam dan juga jajarannya untuk segera melakukan sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian,” tegas Pramono Anung menjelaskan hasil ratas.
Kekinian yang diinginkan Presiden Joko Widodo, menurut Seskab, adalah yang mengikuti perkembangan zaman, tidak dogmatis, tidak instruksi dan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat serta dilakukan secara masif sampai dengan tingkat masyarakat. “Itu dilakukan dalam bentuk-bentuk kekinian, dan momen 17 Agustus ini akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut,” terang Pramono.
Menurut Menseskab, salah satu kebanggaan dalam kehidupan bernegara yang ingin dibangkitkan adalah penanaman kembali cinta kepada bangsa, dalam bentuk cinta kepada bendera negara, negara kesatuan dan simbol-simbol negara lainnya. “Kita belajar dari negara-negara besar yang masyarakatnya begitu mencintai negaranya,” ujarnya.
Dahulu, lanjut Seskab Pramono Anung, anak-anak didik hapal dengan lagu-lagu kebangsaan dan menyambut peringatan 17 Agustus dengan sangat bergelora. Tahun ini, semangat itu akan disesuaikan dengan konteks kekinian, seperti melibatkan perkembangan sosial media. “Pendekatan sosialisasi yang dilakukan akan seperti kampanye ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ yang dilakukan pemerintah pada 1 Juni lalu. Jadi pendekatannya tidak bersifat militeristik. Pendekatannya adalah bersifat kekinian,” terang Pramono seraya menambahkan, harapannya semangat bela negara menjadi hal yang inheren dan menjadi bagian dari warga negara serta akan menyiapkan payung hukum jika diperlukan.

Sumber  1   2