Perppu Ormas Jangan Dimaknai untuk Sasaran Tertentu

Jakarta, Kominfo - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI (Jamintel) Adi Toegarisman menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan produk hukum yang berlaku ke seluruh masyarakat Indonesia dan harus ditaati karena sudah berlaku efektif.
"Jangan dimaknai Perppu itu sengaja untuk sasaran tertentu seperti ormas Islam. Tidak," tegasnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).
Dalam diskusi bertema Tindak Lanjut Penerbitan Perppu Nomor 2  Tahun 2017 itu, Adi Toegarisman menyebut melalui Perppu ada jaminn perlindungan terhadap ormas. "Selama ormas Islam tidak seperti HTI, organisasi masyarakat tidak perlu resah. Justru Perppu melindungi ormas itu sendiri," tambahnya.
Tenaga Ahli Menkopolhukam Sri Yunanto mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dalam menyikapi kebijakan pemerintah mengenai penerbitan Perppu. "Marilah kita berpikir jernih, negara-negara lain sudah lebih dulu membubarkan bahkan ada elemen-elemen konfliknya. Kalau dibandingkan negara lain, kita lebih terlambat," tambahnya.
Menurut Sri Yunanto tanggung jawab negara adalah tanggung jawab untuk melindungi semua pihak. "Yang bertanggung jawab terhadap negara ya pemerintah, DPR, masyarakat. Kita berpikir harus dalam konteks negara," katanya.
Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenhumkam Daulat P. Silitonga mengatakan hal yang senada. Ia pun lebih menekankan mengenai permasalahan ideologi bangsa yang harus dijaga. "Masalah ideologi masalah kita bersama. Mari kita bersama menjaga UUD 1945 dan Pancasila," ajaknya.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad mengatakan bahwa lahirnya Perppu Nomor 02 Tahun 2017 merupakan rambu untuk menjalankan organisasi kemasyrakatan. (PS)