Wapres Dukung Menkominfo Tangkal Penyebaran Radikalisme di Internet

Padang, Kominfo - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan dukungannya sekaligus meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk menangkal penyebaran radikalisme di Internet.
"Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi, karena itu Pak Menkominfo harus mengejar radikalisme di Internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ," katanya di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).
Sebelumnya, Kementerian Kominfo pada Jumat (14/7/2017) lalu telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC, karena mengandung konten radikalisme, ekstremisme, hingga yang mengarah pada terorisme.
Menurut Wapres, radikalisme sengaja disebarkan kepada anak-anak muda dengan mencuci otak mereka bahwa ada jalan pintas mencapai surge, yakni dengan "jihad", dan paham seperti itu tidak bisa diperangi dengan kekerasan, namun dengan memberikan pencerahan melalui pendidikan yang baik.
"Radikalisme tidak akan selesai dengan membaca deklarasi bersama, radikalisme baru selesai dengan memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan ajaran agama yang benar, karena itulah universitas itu penting untuk menetralkan dan meredamkan cara berpikir generasi muda kita," tuturnya.
Selain itu, Wapres juga mengimbau kepada generasi muda Indonesia untuk berjihad memajukan pendidikan dengan giat belajar menuntut ilmu.
"Kalau orang semangat tanpa ilmu, dia meledak-ledak, berilmu tanpa semangat dia bergerak tanpa dinamika, oleh karena itu tetaplah memajukan pendidikan karena itu juga bagian dari jihad," pesannya.
Kunjungan Wapres ke Padang, Sumatera Barat untuk meresmikan sebelas gedung baru UNP dan Masjid Baiturrahmah Yayasan Universitas Baiturrahmah.
Turut mendampingi Wapres antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. *

Sumber