FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
16 07-2017

1186

Pemerintah Utamakan Keamanan Negara dan Masyarakat

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT Ke-71 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (10/7) - (ANTARA FOTO)

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. "Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita, negara ini mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Presiden kepada wartawan seusai memberikan kuliah umum pada pendidikan Akademi Bela Negara di Jakarta, Minggu (16/07/2017) siang.
Presiden mengatakan, pemerintah mendeteksi adanya ribuan aktivitas komunikasi antar negara dalam aplikasi tersebut yang mengarah kepada aktivitas terorisme. "Kenyataannya masih ada ribuan yang lolos," ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengatakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial serta layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme. Sehingga langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain. "Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak," ucap Presiden dengan tegas.
Presiden menjelaskan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. "Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," ucap Presiden.

Sumber:  Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin

Berita Terkait

Fokus Pembangunan SDM, Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

Pemerintah tahun ini akan terus berfokus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Selengkapnya

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SAR Selengkapnya

Sampaikan LKPP 2017, Menkeu Tegaskan APBN untuk Layani Masyarakat

"Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab, sehingga akan selalu ada peningkatan kualit Selengkapnya

Presiden Ajak Ulama Jaga Kerukunan Bangsa di Tengah Pilkada

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak di 171 daerah pemilihan pada 2018 ini, Presiden Joko Selengkapnya