FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2017

4886

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Kategori Siaran Pers
- (Akun Twitter resmi Telegram)

 

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

Tentang

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

 

Jakarta, 14 Juli 2017

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 116/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Bangun SDM, Perkuat Konten Positif, Bangkitkan Indonesia di Era Digital

Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo mengajak semua warga negara bersatu dan bekerja keras sebagai bangsa. Secara khusus, menyambut Selengkapnya

Siaran Pers No.115/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Jaring Kandidat ASEAN ICT Awards 2018, Kominfo Gelar Seleksi Nasional Id.UP

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar ajang pencarian produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi karya anak bangsa. H Selengkapnya

Siaran Pers No. 114/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

Menanggapi informasi beredar terkait nomor IMEI yang dikaitkan dengan penyadapan oleh Cyber Crime Polri, informasi yang viral tersebut adala Selengkapnya

Siaran Pers No. 113/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018 Selengkapnya