FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2017

5269

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

SIARAN PERS NO. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Kategori Siaran Pers
- (Akun Twitter resmi Telegram)

 

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika

No. 84/HM/KOMINFO/07/2017

Tentang

Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

 

Jakarta, 14 Juli 2017

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berita Terkait

Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Hubungkan Tanah Papua, Targetkan Indonesia Merdeka Internet 2019

"Sesuai dengan agenda Pemerintahan Pak Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Kominfo dan BAKTI menyediakan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia Selengkapnya

Siaran Pers No. 137/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang MIKTA Apresiasi Solusi IDE Hub untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Solusi Inclusive Digital Economy (IDE) Hub yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari perwakilan negara-nega Selengkapnya

Siaran Pers No. 136/HM/KOMINFO/07/2018 tentang Aplikasi Duta Suporter Indonesia, Rayakan Semangat Asian Games 2018 Secara Digital

Kementerian Kominfo didukung oleh INASGOC secara resmi meluncurkan Kompetisi dan Aplikasi Duta Suporter Indonesia di Hotel Millenium Jakarta Selengkapnya

Siaran Pers No. 135/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Fasilitasi Dukungan untuk Asian Games 2018, Kominfo Luncurkan Aplikasi Duta Suporter Indonesia

Menteri Kominfo menyatakan Asian Games 2018 ini adalah sebuah kegiatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. “Kominfo melakukan bany Selengkapnya