Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta ternyata informasi bantuan dana Rp125 juta untuk peserta BPJS Kesehatan hoaks.

Penerapan perizinan ditujukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.

Ternyata klaim pada unggahan tersebut adalah keliru dan merupakan konten yang dimanipulasi.

Dirjen Usman Kansong mengharapkan motivasi pemangku kepentingan akan meningkat untuk berkolaborasi dan sinergi dengan Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

Perpres “Publisher Rights” justru akan menguntungkan semua pihak, baik media besar maupun media kecil.