Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) direncanakan akan menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai upaya mengurangi defisit perdagangan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Maklum, sektor ini menyumbang defisit transaksi perdagangan nomor dua setelah migas.

Aturan kandungan lokal atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan digulirkan pemerintah terkait smartphone, diklaim memiliki semangat untuk menumbuhkan ekosistem dan inovasi lokal. Namun, menurut pengamat, langkah TKDN tersebut dirasa tak akan cukup untuk mewujudkan inovasi dalam negeri.

Kementerian Kominfo sudah punya 'magic number' untuk aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ‎yang ditetapkan untuk semua perangkat dan jaringan 4G‎. Penetapannya tinggal minta persetujuan ‎masyarakat saja.

Belakangan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) giat menyuarakan agar produsen smartphone 4G nantinya memakai kandungan lokal atau istilahnya TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri). Indosat mendukung implementasi peraturan semacam itu tetapi ada beberapa catatan.

Kasus pembunuhan yang menimpa Deudeuh Alifsyahrin atau akrab dikenal Mpi, setidaknya membuka tabir gelap prostitusi lewat jejaring sosial baik Twitter maupun Facebook. Prostitusi online itu sebetulnya sudah marak beroperasi sejak pengenalan situs jejaring sosial makin gencar di kalangan pengguna telepon cerdas (smartphone).

Aturan pemerintah mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat komunikasi 4G/LTE segera terbit. Aturan ini nantinya akan mewajibkan sebagian perangkat produk-produk telekomunikasi seperti smartphone buatan Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kiri) dan kepala Riset dan Development PT Hartono Istana Teknologi (HIT) Adi Susanto (kanan) mengecek Smartphone saat kunjungan kerja di pabrik Polytron, Kudus, Jawa Tengah, Senin (23/2). Menjelang implementasi layanan 4G LTE Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika tengah menggenjot persiapan penyediaan 4G LTE (Long Term Evolution) pada frekuensi 1800 Mhz (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Muhammad Budi Setiawan menyatakan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen) terkait izin penjualan telepon seluler (Ponsel) 2G.Menurut Budi, penetrasi smartphone di Indonesia saat ini masih minim. “Untuk mendorong penggunaan smartphone, kita sedang siapkan Peraturan Menteri (Permen). Kita tak akan izinkan lagi ponsel dijual 2G Only, harus bisa juga mendukung 3G dan 4G, ujar Budi, Selasa (24/3)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika sosial dalam berbisnis terkait teknologi dan informasi. "Dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, semua memerlukan Undang Undang," kata Rusdiantara ketika menghadiri temu alumni Universitas Padjajaran (Unpad) di Jakarta, Minggu (1/3).

Menkominfo Rudiantara berjanji akan menerbitkan peraturan menteri terkait kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk peralatan komunikasi LTE 4G pada pertengahan 2015. "Peraturan soal TKDN smartphone harus secepatnya diterbitkan, demi menyelamatkan devisa negara," katanya di sela peluncuran aplikasi M-Fish XL Axiata, di Lombok, Kamis (26/2/2015).Menurutnya, pemerintah tidak peduli protes Amerika Serikat melalui US Trade Representative (USTR) yang menyorot rencana Indonesia menerapkan kandungan lokal perangkat dan jaringan 4G. "Silakan saja mereka protes. Itu hak mereka," tukasnya.