Peredaran ponsel ilegal di pasar gelap (black market) masih saja merajalela. Memang diperlukan langkah tegas untuk membabat habis ruang bagi ponsel BM, dengan memblokir IMEI misalnya.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui tak mudah menerapkan kebijakan registrasi nomor identitas smartphone atau kode IMEI (International Mobile Equipment Identity) ke operator oleh pelanggan pada 2017 mendatang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menyiapkan aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Aturan registrasi IMEI telepon selular (Ponsel) ini direncanakan diberlakukan pada 2017 mendatang. Menurut Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika (SPPI) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Bambang Suseno, aturan ini untuk menekan beredarnya ponsel illegal dan juga akan menekan beredarnya perdagangan ponsel curian. Jadi, kalau ada ponsel hilang, tinggal lapor. Nanti ponsel hilang, akan dideteksi IMEI-nya dan diblokir. Jadi ponselnya sudah nggak berfungsi lagi, kata Bambang di Jakarta.

Pengguna ponsel 2G memang masih begitu banyak, namun untuk mendukung layanan 4G, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dikabarkan akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen) terkait pelarangan penjualan ponsel berbasis teknologi 2G di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pengguna 2G di negeri ini masih di angka 70 persen.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen) terkait pelarangan penjualan telepon seluler (Ponsel) 2G di tanah air.

Sindonewscom - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah berkomunikasi perihal diterbitkannya parturan menteri perdagangan (Permendag) No 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer TabletKepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto menjelaskan, Permendag itu sendiri bukan dimaksudkan untuk melakukan pembatasan melainkan untuk melakukan penertiban produk perangkat genggam yang masuk ke pasar Indonesia

INILAHCOM, Jakarta - Sertifikasi handphone dan Personal Digital Assistant (PDA) diharapkan bisa menghilangkan ketergantungan konsumen terhadap produk asingSelain itu, sertifikasi akan mampu menekan barang-barang impor ilegalDiyakini pula, sertifikasi barang-barang impor termasuk pada handphone dan PDA bisa memicu pertumbuhan industri lokal "Jelas dong (bisa menekan), karena teman-teman di dalam sendiri seperti Kadin berencana membuat produk tablet lokal dengan harga yang murah bisa dijangkau mahasiswa