Perkuat Demokratisasi, Indonesia Dorong ASEAN Matangkan Pedoman Penanganan Hoaks

Siaran Pers No. 31/HM/KOMINFO/03/2023

Kamis, 2 Maret 202

tentang

Perkuat Demokratisasi, Indonesia Dorong ASEAN Matangkan Pedoman Penanganan Hoaks

Pada tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan proposal penyusunan pedoman melawan berita palsu dan disinformasi di media bagi aparatur pemerintah kepada Sekretariat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Tahun ini, dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia kembali mengajukan kajian dan workshop untuk mematangkan usulan tersebut dengan berbagi pengalaman dari negara anggota ASEAN. 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menyatakan penanganan berita palsu, hoaks dan disinformasi memiliki arti penting dalam memperkuat demokratisasi di kawasan ASEAN.

“Seperti yang kita tahu, fake news dan disinformation adalah tantangan yang dialami semua negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi kita, negara-negara ASEAN untuk menyusun suatu panduan yang bisa diterapkan bersama-sama. Tentu saja, disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing negara,” jelasnya dalam sambutan pembukaan ASEAN Workshop on Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (02/03/2023).

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, usulan Indonesia disambut baik ASEAN Committee on Culture and Information (COCI) dan telah disahkan dalam ertemuan COCI ke-56 pada tanggal 8 September 2021. Bahkan, proposal dengan judul “Guideline on Management of Government Information In Combating Fake News And Disinformation In The Media” (Guideline) juga mendapatkan dukungan ASEAN Cultural Fund.

“Nah, kita merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan kerja sama dan bisa diterapkan di semua negara ASEAN dalam memerangi hoaks dan disinformasi.  Proposal yang diajukan kembali Pemerintah Indonesia tahun ini disetujui,” tuturnya 

Dirjen Usman Kansong menyatakan Pemerintah Republik Indonesia tak hanya mengajukan proposal saja. Menurutnya, Kementerian Kominfo telah memulai diskusi, kajian dan penelitian di sejumlah negara hingga menjadi rancangan panduan. 

“Kominfo sudah mengunjungi sejumlah negara untuk mengumpulkan bahan atau materi, bagaimana nanti saat kita menyusun panduan untuk memerangi disinformasi dan kabar bohong,” ungkapnya.

Tahun lalu, Kementerian kominfo telah mengajukan inisiatif ataupun proposal kepada Sekretariat ASEAN untuk menyusun sebuah panduan dalam memerangi disinformasi maupun fake news.  Oleh karena itu, Dirjen IKP mengharapkan agar workshop akan menjadi forum untuk mematangkan draft panduan yang telah dibuat.

“Workshop ini merupakan rangkaian dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Draft-nya kita diskusikan dengan para delegasi negara-negara ASEAN. Pertemuan ini juga sekaligus membahas tentang berbagai pengalaman antar negara anggota ASEAN. Jadi, Indonesia akan berbagi pengalaman kepada negara-negara lain karena pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, kita mengalami banyak serangan digital yang berbau politik,” ungkapnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menekankan agar setiap peserta dapat berbagi pengalaman antarnegara anggota ASEAN. Menurutnya, penanganan hoaks penting dalam memperkuat demokratisasi di anatra negara anggota ASEAN.

“Disinformasi dan hoaks menjadi salah satu penyebab terjadinya stagnansi demokrasi. Salah satu hasil dari pertemuan Bali Democracy Forum bulan Desember 2022, penyebab stagnant-nya demokrasi adalah disinformasi di media sosial. Ini penting bagi kita untuk meng-adress pentingnya pedoman ini,” tandasnya.

Selain membahas mengenai penanganan disinformasi dan hoaks yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan,  Pemerintah Republik Indonesia juga akan membahas penanggulangan hoaks sektor kesehatan.

“Karena kita mengalaminya ketika Covid-19 melanda tiga tahun lalu. Kalau kita lihat, hoaks dan disinformasi tentang kesehatan ini yang paling banyak di seluruh dunia. Kemudian disusul dengan isu tentang politik. Politik, biasanya menjelang Pemilu di semua negara. Jadi kita akan berbagi pengalaman. Nantinya, jika sekiranya dari berbagai pengalaman itu kita sebaiknya memasukkan ke dalam panduan, nanti akan kita masukkan,” jelas Dirjen Usman Kansong.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengharapkan pedoman penanganan berita palsu dan disinformasi akan menjadi acuan bagi negara anggota ASEAN dalam mengembangkan panduan atau strategi penanganan hoaks di negara masing-masing. 

“Pasti kita jadikan itu sebagai guideline. Apalagi, dalam workshop ini memang disarankan atau direkomendasi untuk dimasukkan. Jadi pasti kita akan pakai, karena pengalaman Indonesia fake news dan disinformasi menjelang Pemilu itu banyak sekali.  Dan kami berharap Indonesia bisa menjadi pelopor di sini, karena kita adalah negara demokrasi terbesar di kawasan ASEAN,” ungkapnya.

Hadir dalam acara itu Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Rosarita Niken Widiastuti; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo, Ichwan Nasution; Sekretaris Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Haryati; Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Nursodik Gunarjo; Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri, Yuliana Bahar; dan Peneliti Komunikasi Universitas Indonesia, Irwansyah. Hadir pula secara daring dan luring perwakilan negara anggota ASEAN.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id