Pembukaan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri

Program Magister Ilmu Hukum Kekhususan Regulasi Digital

Universitas Padjajaran Tahun 2022

Dalam rangka peningkatan profesionalisme serta kapasitas sumber daya manusia khususnya praktisi, peneliti dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan serta pemeriksaan di bidang kebijakan dan hukum digital, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran membuka kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana melalui Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Program Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis projek untuk bidang Regulasi Digital, dengan metode pembelajaran secara hybrid.

Syarat Pendaftaran

Dokumen dan/atau data yang diperlukan untuk mendaftar Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) adalah sebagai berikut:

1. Lulusan program sarjana yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes.

2. Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran (PIP Unpad)dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku, atau Tes Potensi Akademik (TPA) institusi penyelenggara resmi lainnya yang diakui UNPAD yaitu:

• PLTI Himpsi; UGM; UNAIR; UI; BAPPENAS

• International TOEFL (Paper-Based Test) nilai minimal 450;
• International TOEFL (Internet-Based Test) nilai minimal 45;
• International TOEFL (Computer-Based Test) nilai minimal 135;
• Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) nilai minimal 450;
• International English Language Testing System (IELTS) Academic dari institusi British Council, IALF, dan IDP nilai minimal 4,5.
• English proficiency dari Duolingo (https://englishtest.duolingo.com/) nilai minimal 75.
• Lembaga Bahasa dari ITB atau UPI.
• Lembaga The British Institute (TBI) atau Education First (EF)
• Catatan:
  • Pendaftar yang menggunakan sertifikat Bahasa Inggris di luar lembaga resmi yang tertulis di atas, akan membutuhkan waktu lama (> 1 bulan) untuk proses verifikasi ke lembaga resmi penyelenggara, sehingga kemungkinan bagi pendaftar yang memenuhi syarat tidak akan terpanggil wawancara sesuai sesi seleksi/ gelombang dimana peserta mendaftar.
  • Bagi pendaftar yang tidakmemenuhi syarat untuk wawancara dalam satu sesi seleksi, akan diikutkan ke sesi seleksi berikutnya jika telah memperbaiki/melengkapi dokumen yang kurang tanpa harus membayar biaya pendaftaran kembali kalau masih dalam gelombang yang sama.

• Bagi yang berminat mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silakan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA. 
• Bagi yang berminat ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/.

Persyaratan Dokumen Kelengkapan dan Timeline Pendaftaran Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo

I. Persyaratan Pendaftar 

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Masa kerja minimum 2 tahun (terhitung sejak menjadi CPNS);
3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
4. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
5. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di satuan kerja yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
6. Persyaratan standar IPK minimal 3,00; dan
7. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis projek untuk bidang Kekhususan Regulasi Digital adalah tugas dan fungsinya terkait penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan serta pemeriksaan/ audit di bidang kebijakan dan hukum digital.

II. Dokumen Persyaratan

1. SK CPNS;
2. SK PNS;
3. SK Terbaru;
4. Ijazah & Transkrip Nilai S1;
5. Surat izin/rekomendasi dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) untuk melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana;
6. Surat Pernyataan dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II dan ditandatangani di atas materai 10.000) yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa akan ditempatkan pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah dijalani sekembalinya ke satuan kerja asal apabila dinyatakan sebagai penerima beasiswa;
7. Pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih, bagi PNS dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ)/Surat Keputusan/Surat Tugas yang menyatakan yang bersangkutan tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan, dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing satuan kerja kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait di atas materai 10.000;
8. Outline rencana tugas akhir maksimal 1 halaman (judul, latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir dengan topik yang sesuai dengan bidang hukum khususnya regulasi digital).