Musrenbangnas 2022 dalam rangka Penyusunan RKP 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 secara daring dan luring pada Kamis (28/4/2022). Dibuka Presiden RI Joko Widodo, Musrenbangnas 2022 digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Kita jaga momentum tren positif, pertumbuhan ekonomi positif juga harus kita jaga dan sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” tegas Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Dalam agenda tahunan Kementerian PPN/Bappenas yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya Transformasi Digital untuk mencapai Transformasi Ekonomi. “Transformasi Digital ini perlu diimbangi oleh Industrialisasi Digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi Indonesia,” ujar Menteri Suharso.

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.

Dalam Musrenbangnas 2022, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 dengan kategori provinsi, kabupaten, dan kota. Predikat Provinsi Terbaik Pertama diraih Provinsi Jawa Barat, Provinsi Terbaik Kedua diraih Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Terbaik Ketiga diraih Provinsi Bengkulu. Predikat Kabupaten Terbaik Pertama diraih oleh Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Terbaik Kedua diraih Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Terbaik Ketiga diraih Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, predikat Kota Terbaik Pertama diraih Kota Yogyakarta, Kota Terbaik Kedua diraih Kota Pagar Alam, dan Kota Terbaik Ketiga diraih Kota Malang. Selain PPD 2022, Kementerian PPN/Bappenas juga menganugerahkan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah yaitu Penghargaan Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Penghargaan Khusus bagi Provinsi yang memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi untuk Provinsi Bali, serta Penghargaan Khusus Penanggulangan Kemiskinan pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

*Disusun oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika