FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 04-2021

    1023

    Awas Hoaks! Pemerintah Bolehkan Mudik Lebaran 2021 Asal Bayar Denda

    Kategori Berita Kominfo | srii003

    Jakarta, Kominfo – Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan mudik lebaran 2021 diperbolehkan asalkan membayar denda. Unggahan tersebut menampilkan gambar yang identik dengan Presiden Joko Widodo.

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan faktanya, informasi diperbolehkannya mudik lebaran 2021 dengan syarat membayar denda adalah tidak benar dan tidak memiliki sumber kredibel.

    Saat ini, Pemerintah melarang mudik lebaran 2021. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

    Berikut laporan isu hoaks dan disinformasi yang telah diidentifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo, Kamis (29/04/2021):

    1. [DISINFORMASI] Universitas Stanford Klaim Masker Tidak Efektif Cegah Covid-19
    2. [DISINFORMASI] Masker Tidak Dapat Memblokir Partikel Virus Covid-19
    3. [DISINFORMASI] Pria Buang Uang di New York Setelah Temannya Meninggal Akibat Covid-19
    4. [DISINFORMASI] Larangan Mudik Dicabut
    5. [HOAKS] Pemerintah Bolehkan Mudik Lebaran 2021 Asal Bayar Denda
    6. [HOAKS] KRI Nanggala-402 Hancur karena Torpedo Kapal Selam Tiongkok 093B

    Berita Terkait

    Awas Hoaks! Bantuan Dana Peserta BPJS Kesehatan

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta ternyata informasi bantuan dana Rp125 juta untuk peserta BP Selengkapnya

    Awas Hoaks! Banjir Bandang Hancurkan Puluhan Rumah di Provinsi DKI Jakarta

    Ternyata klaim pada unggahan tersebut adalah keliru dan merupakan konten yang dimanipulasi. Selengkapnya

    Awas Hoaks! Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Berganti

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta, klaim dalam unggahan video tersebut tidak benar. Selengkapnya

    Awas Hoaks! Hasil Perolehan Sementara Pilpres 2024 Dapil Luar Negeri

    Hasyim Asyari menegaskan pemungutan suara di luar negeri memang dilakukan lebih awal, namun penghitungan suara di luar negeri dilakukan bers Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA