Empat Langkah Pemda untuk Tangani Pandemi dan Dampak Covid-19

Jakarta, Kominfo - Penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya membutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak. Oleh sebab itu, saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/02/2021).

Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut. Menurutnya, terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Pertama ialah dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus.

“Saya kira berulang-ulang saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Sudah saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar Pemda dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, imbauan berdisiplin 3M juga harus disertai dengan contoh kedisiplinan dan memberikan masyarakat fasilitas, seperti masker misalnya, yang mereka perlukan untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Jangan hanya menyuruh pakai masker kepada masyarakat, tetapi sekarang saya tambah perintahnya juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang juga tidak mampu beli masker,” tuturnya.

Lebih jauh, pemerintah kota juga harus memberikan perhatian mengenai kesiapan daerah dalam melakukan perawatan bagi para pasien Covid-19 seperti jumlah tempat tidur perawatan di rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, hingga pemetaan zonasi secara mendetail apabila daerah memerlukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala mikro.

Langkah kedua, Presiden melanjutkan, ialah dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Kebijakan vaksinasi massal secara gratis bagi setidaknya 181,5 juta masyarakat telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu.

Vaksinasi massal tersebut untuk tahap pertama diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Namun, beberapa waktu mendatang, vaksinasi massal akan mulai diperuntukkan bagi masyarakat di sektor lainnya.

“Mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke (tenaga) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat,” ujarnya.

Kelompok masyarakat di sektor-sektor padat interaksi seperti para pedagang pasar atau jasa krusial lainnya yang dalam kesehariannya berhubungan dengan masyarakat banyak juga dapat dilakukan vaksinasi secara massal atau berkelompok.

Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang dapat diprioritaskan untuk memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19.

“Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” imbuh Presiden.

Selain itu, sebagai langkah ketiga, pemerintah daerah juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing. Program-program padat karya dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja, utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi sehingga mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di kota, perbaikan puskesmas dan posyandu, dan perbaikan sekolah lakukan semuanya dengan padat karya. Saya kira banyak sekali,” ucap Presiden.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak pandemi Covid-19 harus tetap dilakukan.

“Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako, kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapat penghasilan dari program padat karya. Ini harus dibantu dengan bansos,” tandasnya.

Buka secara Virtual

Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pascapandemi Covid-19”. Acara itu tersebut digelar secara terbatas dan virtual dihadiri oleh para peserta melalui konferensi video.

Kepala Negara, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia yang telah bersama-sama bergerak untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Namun, Presiden mengingatkan bahwa tugas tersebut belumlah usai.

“Saya ingin tegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Kita tetap harus bekerja keras. Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya terdapat empat hal yang menjadi arahan Presiden untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Keempatnya ialah prioritas pengendalian laju penyebaran virus, percepatan vaksinasi, memperbanyak program padat karya, dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah terdampak pandemi.

Empat hal tersebut merupakan hal mendesak yang harus dilakukan dan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, diharapkan juga dapat terus mengupayakan perbaikan ekosistem perekonomian daerah, menyederhanakan perizinan dan birokrasi, memberi kepastian hukum di daerah, hingga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Saya yakin dengan kerja keras kita bersama kita akan segera keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi dan mampu mencapai kemajuan di berbagai bidang demi Indonesia maju yang kita cita-citakan,” tandasnya.

Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden, Airin Rachmi Diany selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi menuturkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mereka harus melakukan berbagai penyesuaian program kerja serta terus melakukan inovasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini di antaranya ialah memastikan bahwa program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di daerah dapat terus berjalan hingga memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

“Kami menyadari, dalam situasi dan kondisi apapun, proses pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan publik,” tutur Airin.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.