FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 10-2020

    1854

    3M dan 3T, Jurus Pemerintah Tangani Covid-19

    Kategori Berita Kominfo | Yusuf
    Warga yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 menunjukkan hasil rapid tes di Pasar Pancur, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/10/2020). Pemerintah Kota Batam mulai menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) dengan memberikan tindakan bagi pelanggar protokol kesehatan wajib melakukan rapid tes, jika hasilnya reaktif akan langsung di bawa ke RSKI (Rumah Sakit Khusus Infeksi) Pulau Galang. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah berupaya menangani pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.

    “Masalah kesehatan dan masalah ekonomi ini interdependen. Bukan memilih salah satu dari keduanya itu, tetapi saling berkaitan. Makanya, Pak Jokowi menyampaikan tagline besarnya adalah ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’, dan pilihan-pilihan kebijakan detailnya mengikuti perkembangan epidemic Covid-19 di dalam negeri kita,” ujarnya melalui tayangan video dalam program Primetalk Metro TV yang bertajuk “1 Tahun Jokowi-Maruf: Kendalikan Pandemi, Pulihkan Ekonomi”, Selasa (20/10/2020).

    Menurut Menteri Johnny, ada pendekatan protokol kesehatan yang terbagi dalam dua kegiatan yakni 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditujukan bagi aktivitas masyarakat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sedangkan satu lagi yakni 3T, testing, tracking, dan treatment itu untuk aktivitas kegiatan pemerintah.  “Dua aktivitas ini harus berjalan secara seimbang dan agresif tentunya,” paparnya.

    Menteri Kominfo menyatakan dua langkah ini dilakukan dengan benar, maka perlulah komunikasi publik yang tepat sesuai segementasi masyarakatnya. “Komunikasi publik, ini yang harus kita lihat,” ucapnya.

    Di era sekarang, menurut Menteri Johnny, komunikasi publik itu bukan komunikasi publik sentralistik seperti dulu di zaman orde baru. Komunikasi publik sekarang adalah komunikasi publik yang sesuai amanat reformasi yaitu desentralisasi di mana sektor-sektor melakukan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya, seperti misalnya yang terkait dengan Covid-19 masalah kesehatan.

    “Itu komunikasi publiknya ada di Pak Wiku dan ada di Kementerian Kesehatan, karena di situ lah ahlinya. Lalu masalah ekonomi ada Kementerian Menko Perekonomian dan masalah PEN ada di Meneg BUMN sebagai ketua pelaksana PEN. Jadi, memang distribusi kewenangan komunikasi dilakukan sesuai sektor masing-masing,” jelasnya.

    Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, di sini membantu mendorong akselerasinya. Seperti contoh, Undang-Undang yang banyak dikritik, misalnya karena ini ada hubungannya komunikasi publik yakni Undang-Undang Cipta Kerja tentu sektornya ada di Menko Perekonomian.

    “Dan Menkominfo sekarang, ya Saya dalam hal ini, ikut mengambil bagian sebagai kebijakan pemerintah untuk membantu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menteri Kominfo menjelaskan, komunikasi publik berbeda sedikit dengan komunikasi vaksin. Ia menyebut, komunikasi vaksin memang sudah dibicarakan sebelumnya antara KPC PEN dengan Kominfo untuk melakukan orkestrasi. 

    “Jadi, apa yang disampaikan Bapak Presiden hari ini memang mendorong agar komunikasi itu tepat, sehingga penanganan Covid-19 ini bukan saja kegiatan pemerintah dalam Tiga T yaitu testing, tracking, dan treatment. Tapi, juga menjadi kegiatan masyarakat untuk melaksanakan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” urainya.

    Dalam perbincangan, Menteri Johnny optimistis jika 3M dan 3T dilakukan dengan disiplin, maka Indonesia bisa mengendalikan epidemi Covid-19 di dalam negeri. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Pejabat Humas Pemerintah Diimbau Tak Pamer di Medsos

    Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya

    Humas Pemerintah Memiliki Peran Sentral dalam Diseminasi Informasi

    GPR juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan tugas GPR menampung Selengkapnya

    Menteri Johnny: Pemerintah Siapkan Super Apps Layanan Publik

    Pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan Satu Data Indonesia. Selengkapnya

    Jaga Pengendalian Pandemi, Pemerintah Perpanjang PPKM

    PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA